Sumut1X24

  10 Ciri Khas ‘Pegawai Penjilat’, Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, orang memang dituntut harus bekerja. Berbagai jenis pekerjaan dilakoni untuk mendapatkan sejumlah uang, seperti bertani, berdagang, jasa bengkel, jasa transportasi, guru, buruh, termasuk pegawai kantoran semisal pekerja bank, PNS,dan staf kantor dalam berbagai bidang usaha. Ketika berinteraksi dengan rekan kerja, terutama di dalam kantor, akan selalu saja ada segelintir orang yang memiliki bakat menjadi seorang ‘penjilat’. Entah karena ingin mendapat perhatian lebih dan terlihat menonjol di antara rekan-rekan kerjanya, atau ingin mempromosikan dirinya agar mendapat jabatan yang lebih tinggi. Bahkan tak jarang mereka kerap melakukan aksi ‘cari muka’ kepada atasannya dengan berbagai cara. Nah, berikut ini akan dibeberkan beberapa ciri-ciri pegawai penjilat atasan yang sering ditemui di kantor.   1. Terlihat rajin dan gesit saat ada atasan. Saat ada atasan, mereka terlihat rajin dan gesit mel...

  Foto bersama komisaris dan menajemen CV. Anugerah Tiga Bunda Dadek wonk,Bunda Yanti,Adi Ikhwan,Bunda Andriani Jafar,Nomara Darwis,Bunda Indra Murniati Buka Kafe, Konveksi, Jasa Keamanan, peternakan, pertanian/Pembibitan, Pariwisata, Travel, Industri Pengolahan Kimia Rumah tangga, Perdagangan Sekala Besar Dan Pengadaan Barang Serta Jasa, Organisasi Perkumpulan ALIANSI PEMUDA INDONESIA (API) Siap Wujudkan Kesejahteraan Anggota dengan di dirikannya CV ANUGERAH TIGA BUNDA (Rabu, 13 Januari 2021) Bersekretariat Di Jalan AH Nasution Kompleks ATTC No 23 Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara.  Usaha- Usaha tersebut didirikan dan dikembangkan atas dasar Ispirasi Ketua Umum serta Pengurus ALIANSI PEMUDA INDONESIA dalam memiliki usaha untuk mewujudkan kesejahteraan Anggota dan Masyarakat. Ketua umum ALIANSI PEMUDA INDONESIA (API) Dadek wonk Di dampingi Ketua DPW Sumut Fauzi mahruzar dan Ketua DPD Kota Medan Medianto menyampaikan bahwa CV. ANUGERAH TIGA BUNDA sebagai lembaga usaha harus...

  Pemerintah berencana membuka rekrutmen satu juta guru PPPK 2021 untuk memenuhi kekurangan guru di berbagai daerah. Plt Kabiro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan PPPK memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang setara dengan PNS dalam pelayanan publik. Menurut Paryono, sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 PPPK dapat mengisi 147 jabatan fungsional. “Termasuk di dalamnya Jabatan Fungsional Guru,” imbuhnya, Rabu (6/1/2021) seperti dikutip dari jpnn.com. Paryono menuturkan skema kerja PNS fokus pada pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial. Sedangkan PPPK fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, Paryono mengungkapkan perbedaan utama antara PNS dengan PPPK terletak pada jaminan pensiunnya. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dari skema pensiun ­pay-as-you-go (manfaat pasti) ...

  Dadek wonk ketua umum organisasi perkumpulan Aliansi Pemuda Indonesia (API) Dadek wonk ketua umum organisasi perkumpulan ALIANSI PEMUDA INDONESI ( API ) mengkritik langkah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan, tanpa melalui proses peradilan. "Prosedur dan landasan atas keputusan dilarangnya organisasi kemasyarakatan tersebut tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945," ungkapnya. Sebagai informasi, pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri. Keenamnya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate,  Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar. Dadek wonk menilai, UU Orma...

Ratusan Perawat honorer saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, 16 Maret 2017. Dalam aksinya mereka meminta DPR RI memperhatikan nasib honorer Perawat dan tenaga kerja sukarela yang bekerja di lingkungan pelayanan kesehatan untuk diperlakukan sama seperti tenaga honorer Bidan dan tenaga medis yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai UU Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Dhemas Reviyanto Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 perekrutan tenaga honor   di instansi pemerintah sudah dilarang. "Yang masih mengangkat akan dikenakan sanksi, sanksinya akan diputuskan dengan kementerian terkait," ujar dia di Kantor Kementerian PAN RB, Senin, 27 Januari 2020. Pada beleid tersebut pasal 96 disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, termasuk pejabat lain di instansi pemerintah, dilar...

H M Husni Mustafa SE MM kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat periode 2018-2023. Husni Mustafa terpilih dalam Mubes XI/2020 Aceh Sepakat di Le Polonia Hotel, Sabtu (26/12). Usai terpilih, HM Husni Mustafa SE MM mengucapkan terimakasih kepada semua pihak khususnya peserta Mubes XI Aceh Sepakat yang kembali mempercayakan dirinya maju sebagai Ketum DPP Aceh Sepakat. Tentunya amanah yang diberikan ini akan dijalankan dengan baik dan semaksimal mungkin. “Di sini saya berharap Aceh Sepakat akan semakin kuat dan Solid. Apalagi Ketua Dewan Musafatnya adalah Sayed Khairuzzaman,” terangnya. Tak lupa, dirinya juga berharap kepada seluruh komponen yang ada di Aceh Sepakat untuk bersatu padu. “Jangan lagi ada perseteruan, karena hasil dari Mahkamah Agung memutuskan bila kepengurusan yang benar adalah Aceh Sepakat di bawah pimpinan H M Husni Mustafa SE MM dan HT Bahrumsyah SH,” ujarnya. Lalu, kata Husni Mustafa, sejumlah ‘pekerjaan rumah’ yang belum terselesaikan di periode sebelumnya...

  penasaran kan Belum sempat nulis... sabar ya nunggu 2021,saya mau nikmati tahun baru dulu...😁😁😁